BENERBARENG.ID – Bandung, 12 November 2025 — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan bahwa pemerintah akan menghadirkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di seluruh desa sebagai upaya memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan penanganan masalah sosial. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendekatkan layanan sosial dan memastikan setiap warga memiliki tempat yang jelas untuk menyampaikan keluhan atau mengajukan permohonan bantuan.
Dalam keterangannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa Puskesos akan menjadi pusat aduan satu pintu bagi warga desa. Melalui Puskesos, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari ijazah anak yang tertahan di sekolah, belum memperoleh pekerjaan, hingga persoalan bantuan sosial yang dirasa belum mereka terima. Aduan tersebut nantinya akan langsung ditangani oleh petugas desa, kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pusat apabila dibutuhkan penyelesaian lebih lanjut. Dengan alur ini, pemerintah berharap penanganan masalah sosial bisa dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tidak menumpuk di tingkat birokrasi yang lebih tinggi.
Gus Ipul menegaskan bahwa kehadiran Puskesos juga ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah klasik yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, terutama terkait distribusi bantuan sosial yang terlambat atau tidak tepat sasaran. Melalui pusat layanan yang ditempatkan langsung di desa, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang terpinggirkan atau kebingungan harus mengadu ke mana ketika mengalami persoalan. Menurutnya, sistem baru ini akan memberikan kepastian kepada setiap orang bahwa ada pintu masuk yang jelas untuk mendapatkan solusi. “Dengan Puskesos, tidak ada lagi warga yang merasa terpinggirkan. Semua masalah sosial punya pintu masuk, punya solusi,” ujar Gus Ipul.
Program pembangunan Puskesos akan mulai diimplementasikan pada 2025 dengan tahap percontohan yang difokuskan pada desa-desa yang dinilai memiliki kerawanan sosial lebih tinggi. Kementerian Sosial juga menyiapkan pelatihan bagi lebih dari sepuluh ribu operator Puskesos yang akan bertugas di lapangan. Selain itu, pemerintah tengah mengembangkan integrasi digital melalui aplikasi aduan yang terkoneksi langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga proses verifikasi dan penanganan keluhan dapat dipantau secara real-time.
Melalui rangkaian program tersebut, Kemensos berharap Puskesos dapat menjadi fondasi baru dalam tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia, menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat desa. (NLQ)
