BENERBARENG.ID – Jayapura — Pemuka agama di wilayah Papua kembali menyuarakan keprihatinan atas tingkat kehadiran militer yang dinilai terlalu besar di daerah yang masih dilanda konflik bersenjata. Kritik ini disampaikan oleh Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru OSA, yang menilai kehadiran pasukan militer di kawasan konflik membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat.
Dalam pernyataannya, Uskup Baru menyoroti bahwa kebijakan penempatan pasukan militer yang intensif sering kali menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan penduduk sipil yang seharusnya menjalani kehidupan sehari-hari tanpa gangguan. Ia mengatakan bahwa pasukan militer tidak hanya ditempatkan untuk menangani kelompok bersenjata, tetapi juga membatasi ruang gerak komunitas lokal, termasuk dalam aktivitas tradisional mereka.
Angka resmi menunjukkan bahwa jumlah personel militer di wilayah Papua mencapai ribuan, dan hal ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menanggulangi ancaman separatis serta menjaga stabilitas keamanan di daerah yang rentan konflik. Namun menurut Uskup Baru, kehadiran militer yang begitu masif dinilai justru memperburuk suasana dan mengganggu ketentraman komunitas lokal yang sebagian besar bergantung pada aktivitas adat dan kehidupan tradisional.
Ia pun menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat serta pemuka agama untuk mencari solusi yang lebih inklusif dalam menangani persoalan keamanan dan hak asasi manusia di Papua. Uskup Baru menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat di tengah upaya penyelesaian konflik.
Kritik serupa juga sering disuarakan oleh organisasi keagamaan lain, seperti Communion of Churches in Indonesia (PGI), yang secara terbuka menolak tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Papua dan menyerukan penghentian kekerasan guna melindungi hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Isu kehadiran militer di Papua terus menjadi bahan perdebatan publik serta perhatian pemuka agama, tokoh masyarakat, dan organisasi hak asasi, seiring upaya panjang pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun di Bumi Cenderawasih. (GUR)
