BENERBARENG.ID – JAKARTA — Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Keputusan darurat ini diambil sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang belakangan tertekan berat dan sempat menyentuh level terendahnya terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).
Pelemahan Rupiah yang melampaui batas psikologis Rp 16.000 per dolar AS ini dipicu oleh penguatan dolar AS secara global pasca ketegangan geopolitik dan kekhawatiran pasar atas kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed) AS yang belum menunjukkan tanda-tanda akan menurunkan suku bunga secara signifikan dalam waktu dekat.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers pasca Rapat Dewan Gubernur (RDG) menegaskan bahwa prioritas BI saat ini adalah mengamankan nilai tukar Rupiah dari tekanan eksternal yang tidak terduga.
“Peningkatan suku bunga acuan ini kami lakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. Langkah ini juga untuk memastikan bahwa ekspektasi inflasi tetap terjaga dan terkendali dalam target 2,5% plus minus 1%,” ujar Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Perry menambahkan, selain menaikkan suku bunga, BI juga akan terus memperkuat kebijakan Foreign Exchange (FX) Intervention, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Kebijakan hawkish (ketat) yang diambil BI ini langsung menjadi sorotan utama bagi pelaku pasar dan dunia usaha. Meski dianggap sebagai obat yang tepat untuk menahan gejolak nilai tukar, kenaikan suku bunga acuan ini dipastikan akan menambah beban biaya operasional bagi pelaku usaha.
Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa langkah yang diambil oleh Bank Indonesia sudah tepat dan tidak bisa dihindari. Menurutnya, jika BI diam dan membiarkan Rupiah terus terjun bebas, dampaknya akan jauh lebih masif bagi perekonomian nasional.
“BI memang tidak punya pilihan lain. Kalau tidak dinaikkan, Rupiah bisa babak belur dan itu jauh lebih berbahaya karena akan memicu imported inflation (inflasi impor) yang akhirnya merusak daya beli masyarakat. Namun, konsekuensinya ya dunia usaha harus siap dengan biaya kredit yang lebih mahal,” jelas Faisal Basri saat dihubungi secara terpisah.
Senada dengan pandangan tersebut, Pelaku Pasar dan Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyoroti bahwa kenaikan suku bunga ini akan memukul sektor properti dan barang konsumsi yang bergantung pada pembiayaan kredit.
“Kita akui ini akan sedikit menghambat momentum pertumbuhan kredit di kuartal keempat. Pelaku usaha manufaktur dan UMKM yang menggunakan modal kerja dari bank akan merasakan kenaikan cicilan. Namun, dari sisi nilai tukar, ini memberikan buffer (bantalan) yang sangat dibutuhkan agar impor tidak semakin mahal,” terang Josua.
Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, meminta agar dunia usaha tidak panik menanggapi kebijakan ini. Ia berharap perbankan nasional dapat menyalurkan kenaikan bunga ini secara proporsional dan tidak serta-merta membebani sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian.
“Kami memahami kondisi darurat nilai tukar ini. Tapi kami juga berharap ada skema pembiayaan khusus atau bunga subsidi bagi UMKM agar mereka tidak terjepit oleh kenaikan suku bunga ini,” kata Arsjad.
Menutup perdagangan kemarin, Rupiah ditutup melemah di kisaran Rp 15.950 per dolar AS. Pasar keuangan kini kembali menanti sinyal dari rilis data inflasi AS serta langkah koordinasi antara pemerintah dan BI untuk meredam gejolak pasar valuta asing di pekan-pekan mendatang. (FVU)
